bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dpr dari partai bulan bintang (pbb), susno duadji, tidak lolos verifikasi administrasi sebagaimana pengumuman komisi pemilihan umum (kpu) selama jakarta, selasa.
dia (susno duadji) memenuhi kriteria dan sebetulnya tidak mampu dicalonkan, pasti tidak dapat kami nyatakan memenuhi syarat, tutur komisioner kpu hadar nafis gumay.
dalam peraturan kpu nomor 13 tahun 2013, dijadikan berubahnya atas pkpu nomor 7 tahun 2013 mengenai pencalonan anggota dpr, dpd dan dprd, disebutkan kiranya surat pencalonan serta registrasi bakal calon dibuktikan melalui surat pernyataan tak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan berkekuatan hukum tetap.
syaratnya merupakan ancaman pidana penjara lima tahun ataupun lebih, maka pak susno itu dijatuhi sebuah pidana penjara yang ancamannya sampai lima tahun maksimal, tambahnya.
Informasi Lainnya:
- Memilih Properi Untuk Investasi
- Tips Membeli Rumah
- Memilih Properi Untuk Investasi
- Memilih Properi Untuk Investasi
sementara itu, ketua kpu ri husni kamil manik menyampaikan bahwa bakal caleg dan berstatus terpidana tidak memenuhi syarat supaya ditetapkan di mendaftar calon ternyata (dcs).
kalau terpidana itu sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), makanya masuk selama ketentuan pasal tidak mengikuti syarat, ujarnya.
pada ketika penyerahan berkas bacaleg ke kpu, 22 april, susno mengatakan dia bersedia menjadi bacaleg pbb sebab menyimpan cocok melalui garis perjuangan ketua majelis dewan syura yusril ihza mahendra, terlebih tenntang soal hukum.
saya diminta dengan partai supaya masuk dalam daerah pemilihan (dapil) jawa barat. terlepas dan diputuskan partai, aku patuhi, papar susno dalam gedung kpu ketika itu.
susno didakwa di kasus korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari dan dana pengamanan pilkada jawa barat 2008. dia divonis bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara dengan pengadilan negeri jakarta selatan juga pengadilan tinggi dki jakarta.
dia terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menjabat kabareskrim, saat menangani kasus pt sal dengan menerima hadiah rp500 juta agar mempercepat penyidikan jumlah tersebut.
pengadilan dan menyatakan susno terbukti memangkas rp 4.208.898.749 yang merupakan dana pengamanan pilkada jawa barat ketika menjabat kapolda Jabar pada 2008, untuk kepentingan pribadi.