AJI: jurnalis berkompeten harus digaji layak

aliansi jurnalis independen (aji) padang mendesak perusahaan media menyerahkan upah bagus terhadap jurnslis yang telah lulus uji kompetensi (ukj).

pernyataan itu diungkapkan ketua aji padang hendra makmur selama rangka memperingati hari buruh internasional (may day) 1 mei 2013.

tanpa perbaikan kesejahteraan, ukj tak hendak banyak berarti memperbaiki kondisi berbagai masalah jurnalisme di indonesia, ujarnya,

seiring mulai gencarnya pelaksanaan ukj belakangan ini, aji padang mencermati ada langkah maju pada mengupayakan peningkatan standar kompetensi dan kapasitas jurnalis selama menjalankan profesinya.

Informasi Lainnya:

saat ini setidaknya 3.000 jurnalis telah lulus ukj dalam jenjang wartawan utama, madya dan muda yang diselenggarakan lima lembaga penguji kompetensi. kasus itu ingin terus bertambah di masa dekat.

aji padang memandang, semangat peningkatan kapasitas jurnalis ini semestinya mengakibatkan perusahaan media meningkatkan kesejahteraan jurnalis. bila upaya itu tidak ditindaklanjuti dengan peningkatan kesejahteraan wartawan, dengan demikian standar kompetensi wartawan tak akan melaksanakan berbagai masalah profesionalisme dalam dunia pers yang terjadi akhir-akhir ini.

untuk menetapkan upah pantas kepada jurnalis, perusahaan media bisa mempedomani standar upah pantas dan telah dikeluarkan aji di seluruh kota.

jurnalis dalam sumaetra barat melalui masa kerja 1 hingga 3 tahun, aji padang menetapkan upah bisa sebesar rp2.912.066, katanya.

ia menyatakan, penetapan upah layak itu dilaksanakan melalui menginvetarisasi pemakaian jurnalis sehari-hari meliputi komponen kebutuhan makan, sandang serta perumahan serta kebutuhan lainnya, semisal transportasi, komunikasi, kesehatan, rekreasi, sosial kemasyarakatan, bacaan, alat kerja serta tabungan juga menggarap survey harga ke pasar.

penetapan upah pantas versu aji mampu menjadi acuan yang relevan dalam standar pengupahan jurnalis berkompeten. penyampaian standar upah pantas jurnalis ini serta usah diselenggarakan untuk perusahaan media, jurnalis serta pekerja media bisa menjadikannya perhatian selama merumuskan serta menegosiasikan nilai upah bagi jurnalis serta atau karyawan perusahaan media.

kondisi terkini menjadi indikasi, kesejahteraan mayoritas jurnalis selama indonesia tergolong di sumatra barat, masih memprihatinkan. masih ada buruh intelektual itu yang digaji dengan upah tak layak, bahkan dan lebih miris, digaji pada bawah upah minimum provinsi.

kondisi ini dan diperparah dengan keberadaan semua angka pemecatan sepihak jurnalis oleh perusahaan media, sikap anti serikat pekerja, serta kehadiran pengabaian hak-hak jurnalis dan bekerja sebagai koresponden, kontributor juga stringer oleh perusahaan media.