mogok kerja adalah hak dasar buruh dan seharusnya tak mesti diatur dengan ketat dengan negara, papar pakar hukum perburuhan universitas gadjah mada, ari hermawan.
boleh diberikan prosedur di menggarap mogok. tapi, jangan kemudian ajaran tersebut begitu ketat sehingga malah menyulitkan penampilan terealisasi, ujarnya dalam diskusi dengan tema menyongsong hari buruh selama universitas gadjah mada (ugm), yogyakarta, jumat.
dia mengatakan penampilan mogok merupakan pihak daripada hak berserikat yang terakomodasi pada konferensi organisasi buruh internasional (ilo), yang lalu serta sudah diratifikasi oleh indonesia.
mogok kerja dan sudah tercantum di pasal 1 angka 23 undang-undang (uu) nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan.
Informasi Lainnya:
dia menyampaikan aksi mogok adalah upaya daripada bagian buruh supaya menyelesaikan persoalan akibat gagalnya perundingan awal yang sudah ditempuh dengan bagian pengusaha.
pemerintah serta warga luas jangan terus memandang daripada pihak mogoknya. tapi mesti melihat ke belakang hal apa dan tak memenuhi harapan dengan para buruh itu,ujarnya.
sementara tersebut, berdasarkan dia, meski hak mogok kerja buruh telah diratifikasi, dia menilai prosedur dan diberlakukan baru terlalu besar agar dipenuhi bagian buruh.
dia menyebutkan persyaratan dan masih memberatkan tersebut antara lain mesti memberikan surat yang mencantumkan waktu mulai dan berakhir aksi mogok tersebut.
padahal, berdasarkan dia waktu berakhir mogok tidak dapat langsung diputuskan sebab bergantung di proses negosiasi ataupun penyelesaian yang dituntut diantara buruh serta pengusaha.
selain itu, selama aksi mogok serta tujuh hari sebelumnya buruh diharuskan memberikan nama koordinator. berdasarkan dia, hal itu rentan terjadinya intimidasi daripada pihak pengusaha untuk melemahkan proses penampilan itu.
kalau koordinator mogok digemari, ada kemungkinan diintimidasi atau dilemahkan untuk melakukan aksi itu,katanya.
sementara itu, menurut sekjen aliansi buruh yogyakarta (aby) kirnadi, di kesempatan yang sama menyampaikan aksi mogok diselenggarakan sebagai upaya perbaikan berbagai persoalan perburuhan.
hal tersebut, menurut dia, seharusnya mampu disikapi positif dengan jajaran pemerintah dijadikan wujud penyeimbang hubungan pengusaha melalui kaum buruh.
dalam konteks ini, buruh mau menunjukkan bahwa betapapun besarnya modal dan disediakan pengusaha, sementara tidak peran buruh dan tak memiliki arti apa-apa,katanya.