Kemenhut: pembangunan HTI sesuai undang-undang

kementerian kehutanan menungkapkan pembangunan hutan tanaman industri (hti) sudah pas melalui undang-undang oleh karena itu pengembang hti diminta tak kuatir terhadap kampanye negatif yang dilancarkan lembaga swadaya penduduk (lsm) asing terhadap usaha terbut.

dirjen bina upaya-upaya kehutanan kementerian kehutanan (kemenhut) bambang hendroyono selama jakarta, senin menungkapkan pemerintah mendukung penuh pembangunan hti tergolong daripada kampanye negatif lsm asing.

bagi pengembang hti, tidak mesti cemas terhadap serangan kampanye negatif. karena pembangunan hti sudah pas melalui peraturan dan perundang-undangan, ujarnya.

bambang mengatakan daripada sisi legalitas, pengelolaan hti juga dapat dipertanggung jawabkan, karena mereka diaudit melalui sistem verifikasi legalitas kayu (svlk) dengan pihak ketiga dan independen.

Informasi Lainnya:

sistem verifikasi dari hulu sampai hilir tersebut, lanjutnya, serta telah diakui dengan dunia juga merupakan pihak dari perjanjian kemitraan sukarela agar perbaikan tata kelola hutan diantara indonesia dan eropa.

bambang mengajarkan, bukti bahwa hutan tanaman dijadikan penopang industri kehutanan bisa dilihat dari pertumbuhan pabrik pengolahan kayu dalam jawa.

jadi tidak seharusnya pengembangan hutan tanaman di luar jawa diganggu dengan kampanye negatif, katanya.

menurut dia, produksi kayu daripada hutan tanaman industri ditargetkan mencapai 360 juta m3 per tahun sepuluh tahun yang akan datang guna menyokong industri kehutanan juga mendukung pertumbuhan nasional.

target produksi kayu itu hendak terpenuhi dari areal tanaman hti seluas 14 juta hektare. ketika ini, luas areal tanaman hti masih kurang lebih 5 juta hektare.

wakil ketua jenis hti asosiasi pengusaha hutan indonesia (aphi) nana supriatna berpendapat telah saatnya pemerintah bersikap tegas serta konsisten membantu industri hti di dalam indonesia daripada serbuan kampanye negatif ngo semisal greenpeace.

pada dasarnya, pemerintah yang mengundang juga memberikan izin pada pengusaha hti untuk berinvestasi. manakala ada kampanye negatif, seharusnya pemerintah berdiri didepan juga minta ngo supaya menghentikannya karena dapat merusak kedaulatan indonesia, katanya.

nana mengungkapkan, dari kurang lebih 231 izin industri hti dan diberikan pemerintah sebanyak 39 persen menyetop operasinya sebab tidak sanggup menghadapi semua tekanan.

akibatnya, industri pulp serta kertas di indonesia, kini cuma bertengger pada posisi sembilan besar dunia, padahal, industri ini berpotensi melejit banyak dalam tiga sulit dunia.

hambatan paling besar kemajuan tersebut disebabkan kampanye negatif ngo. mereka (ngo) sangat paham indonesia berpotensi adalah pemain nomor Salah satu dunia juga berusaha menjegalnya melalui kampanye negatif, ujarnya.

menurut nana, kampanye negatif yang dilontarkan ngo biasanya meninggalkan tiga modus yakni menyerang degradasi selama hutan alam, pembangunan hti di lahan gambut dan hti dan diisukan merebut lahan warga.

nana berpendapat, semua masalah tersebut,sesungguhnya punya Jawaban sebab hutan alam yang tak dijaga tetap berpotensi rusak juga dijarah.

keberadaan hti disamping dijadikan usaha serta membantu tugas pemerintah memelihara hutan alam dengan memagarinya, katanya.

kemudian, pembangunan selama lahan gambut kini telah memilki tehnologi ekohidro yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ilmiah juga ketiga dalam indonesia sesungguhnya ada 34 juta hektare lahan terlantar dapat digunakan warga tanpa usah berkonflik melalui pengusaha hti.